Potret Ketimpangan: Jawa Paling Banyak Penduduk Miskin, Kalimantan Terkecil

Pemerintah kembali merilis data terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), terungkap fakta mencolok bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak berada di Pulau Jawa. Sebaliknya, Kalimantan tercatat memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit dibandingkan wilayah lainnya.

Data ini menjadi sorotan penting dalam diskusi mengenai ketimpangan sosial dan distribusi pembangunan di Tanah Air. Meski Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan industri, ternyata masih menyimpan ironi dengan tingkat kemiskinan absolut tertinggi secara jumlah penduduk.

Jawa: Pusat Ekonomi yang Menyimpan Ketimpangan

Pulau Jawa, yang menjadi tempat tinggal lebih dari separuh populasi Indonesia, mencatat angka kemiskinan tertinggi dari sisi jumlah absolut. Wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat masih menjadi kantong kemiskinan, meskipun di sisi lain kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya berkembang pesat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya inklusif. Pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat di daerah pedesaan Jawa masih hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan pertanian kecil.

“Faktor seperti padatnya jumlah penduduk, tingginya biaya hidup, dan minimnya akses pendidikan serta kesehatan yang merata membuat angka kemiskinan tetap tinggi di Jawa,” jelas seorang analis kebijakan publik.

Kalimantan: Wilayah Luas, Penduduk Miskin Lebih Sedikit

Sementara itu, Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit di Indonesia. Meskipun dari sisi persentase tidak jauh berbeda dengan wilayah lain, jumlah absolutnya jauh lebih kecil karena sebaran penduduk yang tidak sepadat Jawa.

Wilayah ini secara perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih merata, terutama dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemerintah gencar membangun infrastruktur dan mendorong investasi di berbagai sektor seperti kehutanan berkelanjutan, energi hijau, dan pertanian modern.

Masyarakat Kalimantan juga masih banyak yang bergantung pada hasil alam, namun dengan tingkat tekanan sosial dan ekonomi yang lebih rendah dibanding daerah padat seperti Jawa. Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan, tekanan angka kemiskinan di Kalimantan tidak seberat daerah lain.

Ketimpangan Regional Masih Jadi PR Nasional

Perbedaan antara jumlah penduduk miskin di Jawa dan Kalimantan mencerminkan persoalan ketimpangan pembangunan antardaerah yang sudah lama menjadi perhatian nasional. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program seperti Dana Desa, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur dasar, namun hasilnya masih belum optimal dalam mengurangi kesenjangan.

“Masalahnya bukan hanya soal anggaran, tetapi juga efektivitas distribusi program dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan. Pemerataan bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun kapasitas manusianya,” jelas pakar pembangunan daerah dari salah satu universitas terkemuka.

Harapan ke Depan: Pemerataan Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan strategi yang lebih berani dan fokus. Program-program pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Jawa membutuhkan program padat karya dan pemberdayaan ekonomi skala kecil, sementara Kalimantan memerlukan dukungan untuk pengembangan potensi lokal dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan diharapkan juga bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan membuka peluang pemerataan yang lebih nyata.

Penutup

Angka kemiskinan di Indonesia tidak hanya mencerminkan keadaan ekonomi, tetapi juga kondisi sosial dan kualitas tata kelola pembangunan. Ketika Pulau Jawa masih dibebani jumlah penduduk miskin yang tinggi, dan Kalimantan menunjukkan angka yang lebih rendah, ini menjadi alarm untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat keadilan sosial di seluruh penjuru negeri.

Saatnya seluruh elemen bangsa bersama-sama membangun Indonesia dari pinggiran, bukan hanya dari pusat.