Permintaan Amerika Serikat yang Bisa Jadi “Bom Waktu” di Kalimantan, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Kalimantan, pulau dengan kekayaan alam luar biasa, kini kembali jadi sorotan dunia. Bukan hanya karena rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tapi juga lantaran adanya permintaan besar dari Amerika Serikat (AS) terhadap salah satu sumber daya penting di wilayah ini. Permintaan itu disebut-sebut bisa membawa “kiamat ekologis” jika tidak dikelola dengan hati-hati. Lalu, apa sebenarnya yang diminta AS, dan mengapa dampaknya bisa begitu mengkhawatirkan bagi Indonesia?

1. AS dan Hasrat Terhadap Sumber Daya Kalimantan

AS selama ini dikenal sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada energi dan bahan baku strategis, terutama untuk mendukung industri teknologi tinggi, kendaraan listrik, dan persenjataan militer. Salah satu yang paling diburu adalah nikel, batu bara, serta mineral langka (rare earth elements).

Nah, di Kalimantan, cadangan batu bara kelas premium serta sejumlah mineral penting seperti bauksit dan emas masih sangat melimpah. Bahkan, beberapa riset menyebutkan potensi tambang di Kalimantan mampu menopang kebutuhan industri global hingga puluhan tahun ke depan. Tak heran, AS disebut tengah mengincar akses besar-besaran ke wilayah ini.

2. Mengapa Disebut Bisa Jadi “Kiamat”?

Bukan tanpa alasan kenapa isu ini menimbulkan kekhawatiran. Pertambangan dalam skala besar, apalagi jika hanya berorientasi ekspor ke negara maju, berpotensi menimbulkan bencana ekologis di Kalimantan.

Beberapa dampak yang dikhawatirkan antara lain:

Hutan Hancur: Kalimantan adalah paru-paru dunia kedua setelah Amazon. Jika pembukaan lahan tambang semakin masif, jutaan hektar hutan bisa hilang.
Banjir dan Longsor: Penambangan terbuka memperparah kerusakan tanah, membuat daerah rawan banjir dan longsor tiap musim hujan.
Habitat Satwa Hilang: Orangutan, bekantan, hingga beruang madu bisa kehilangan rumahnya.
Emisi Karbon Meledak: Alih-alih mengurangi emisi, eksploitasi batu bara justru akan meningkatkan polusi global.

Inilah kenapa banyak aktivis lingkungan menyebut permintaan AS ini sebagai potensi “kiamat ekologis” bagi Kalimantan.

3. Posisi Indonesia di Tengah Tekanan Global

Sebagai pemilik sumber daya, Indonesia tentu berada di posisi tawar yang unik. Di satu sisi, pemerintah ingin menarik investasi asing untuk mendorong ekonomi nasional. Namun di sisi lain, eksploitasi berlebihan bisa mengancam generasi masa depan dan merusak visi pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah analis menilai, Indonesia harus tegas mengatur regulasi. Jangan sampai permintaan negara besar seperti AS justru membuat kita sekadar jadi pemasok bahan mentah murah, sementara dampak lingkungannya ditanggung rakyat di Kalimantan.

Apalagi, Presiden Jokowi dan pemerintahan mendatang sudah menekankan pentingnya hilirisasi industri. Artinya, bahan tambang seharusnya diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi sebelum diekspor.

4. Suara Penolakan dari Aktivis Lingkungan

Banyak organisasi lingkungan, baik dalam negeri maupun internasional, sudah menyuarakan keprihatinan. Mereka menuntut agar pemerintah tidak menyerah pada tekanan negara besar.

“Kalau semua demi kepentingan asing, maka rakyat lokal hanya akan dapat kerugian. Hutan hilang, banjir datang, tanah adat rusak, sementara keuntungan lari ke luar negeri,” kata salah satu aktivis lingkungan dari Kalimantan.

Masyarakat adat Dayak pun mulai resah. Mereka khawatir tanah leluhur mereka kembali digusur, seperti yang pernah terjadi pada era ekspansi sawit dan tambang sebelumnya.

5. Solusi yang Bisa Diambil Indonesia

Agar tidak terjebak dalam skenario “kiamat ekologis”, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil pemerintah:

Perkuat Hilirisasi: Semua hasil tambang wajib diolah dalam negeri.
Perketat Izin Tambang: Jangan asal keluarkan izin baru tanpa analisis dampak lingkungan yang ketat.
Perlindungan Hutan dan Adat: Pastikan wilayah hutan lindung serta tanah adat tidak diganggu.
Kerja Sama Internasional yang Adil: Indonesia bisa negosiasi dengan AS, tapi harus berdasarkan prinsip win-win solution, bukan sekadar jadi korban eksploitasi.
Transparansi Publik: Rakyat berhak tahu perjanjian apa saja yang dibuat pemerintah dengan negara asing terkait SDA.

6. Penutup: Antara Peluang dan Ancaman

Permintaan AS terhadap sumber daya Kalimantan memang bisa jadi peluang ekonomi besar bagi Indonesia. Namun, kalau tidak hati-hati, justru ancaman yang lebih nyata menanti: rusaknya ekosistem, hilangnya hutan, dan penderitaan rakyat lokal.

Kalimantan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai “ladang uang”, melainkan juga warisan ekologis dunia yang harus dijaga. Indonesia punya hak penuh menentukan arah kebijakan, apakah ingin sekadar jadi pemasok bagi negara maju, atau benar-benar berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat.