Golkar Pertimbangkan Secara Matang Status IKN di Kaltim: “Semua Harus Dihitung Cermat”

Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan akan mengkaji secara mendalam dan hati-hati kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam pernyataannya, elite partai berlambang pohon beringin itu menegaskan bahwa keputusan strategis terkait IKN tidak bisa diambil secara tergesa-gesa, melainkan harus berdasar pada analisis yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat internal partai dan berdiskusi bersama jajaran pengurus harian di DPP Golkar Jakarta, Kamis (18/7).

Komitmen Golkar pada Pembangunan Nasional

Airlangga menyampaikan bahwa Golkar secara prinsip mendukung program pembangunan nasional, termasuk proyek strategis seperti IKN. Namun, ia menekankan bahwa proses pelaksanaan dan implikasi jangka panjang dari pemindahan ibu kota harus dihitung secara cermat dan berbasis data.

“Golkar ingin memastikan bahwa proyek IKN ini benar-benar memberikan manfaat luas. Kita tidak ingin mengambil langkah hanya karena desakan politis atau tren semata,” ujar Airlangga.

Menurutnya, Golkar akan menugaskan tim ahli internal untuk menganalisis seluruh aspek pembangunan IKN—mulai dari pembiayaan, kesiapan infrastruktur, dampak terhadap ekonomi daerah, hingga isu sosial dan lingkungan.

Evaluasi Pasca-Transisi Pemerintahan

Pernyataan ini juga muncul seiring dengan transisi pemerintahan yang akan terjadi pada Oktober 2025. Dengan terpilihnya pasangan presiden-wakil presiden baru, sejumlah program strategis nasional termasuk IKN tentu akan kembali dievaluasi dan dikaji ulang.

Golkar, sebagai partai politik senior yang memiliki jaringan kuat baik di pusat maupun daerah, melihat perlunya kesinambungan kebijakan. Namun, kesinambungan itu menurut mereka hanya akan bermakna jika ditopang oleh legitimasi kebijakan yang matang dan berdasarkan prinsip kehati-hatian fiskal.

“Pembangunan IKN harus dilihat sebagai legacy jangka panjang bangsa, bukan sekadar proyek politik lima tahunan,” tambah Airlangga.

Fokus pada Aspek Manfaat dan Kelayakan

Salah satu fokus kajian Golkar adalah pada aspek kelayakan dan manfaat sosial-ekonomi. Dalam laporan terakhir dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan tahap awal IKN menunjukkan progres fisik sekitar 70%. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah infrastruktur penunjang seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan ASN sudah memadai untuk mendukung migrasi administratif dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selain itu, perluasan lahan, pengadaan fasilitas dasar, dan penyediaan anggaran negara juga menjadi sorotan. Golkar menekankan bahwa pembiayaan IKN tidak boleh mengganggu program prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Sikap Politik Golkar: Kritis Tapi Konstruktif

Di tengah dinamika politik, Golkar menegaskan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk menghambat pembangunan IKN. Namun, partai ini ingin memastikan bahwa keputusan besar seperti pemindahan ibu kota didasarkan pada analisis multidimensi, bukan semata kepentingan proyek besar.

“Kita ingin melibatkan semua elemen bangsa dalam mengkaji ulang IKN. Jangan sampai masyarakat merasa dikorbankan untuk ambisi segelintir elit,” ungkap Ketua DPP Golkar bidang Infrastruktur, Zulfikar Arse.

Golkar juga menyarankan agar pemerintah terbuka terhadap opsi lain—misalnya memperkuat peran Jakarta sebagai pusat ekonomi dan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan administratif murni dengan fungsi terbatas di tahap awal.

Menanti Arah Pemerintah Baru

Dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional, arah kebijakan IKN berpotensi mengalami penyesuaian. Golkar berharap presiden dan kabinet baru dapat mengambil pendekatan yang inklusif, membuka dialog dengan semua pihak, dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil, pakar perencanaan kota, serta perwakilan daerah.

Jika diperlukan, Golkar juga tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pengkajian ulang RUU IKN agar selaras dengan kondisi fiskal dan sosial terbaru.

Penutup

Proyek Ibu Kota Nusantara adalah salah satu inisiatif terbesar dalam sejarah perencanaan kota di Indonesia. Namun, besarnya skala proyek ini harus sebanding dengan tingkat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Partai Golkar, melalui pendekatan yang kritis dan konstruktif, ingin memastikan bahwa IKN benar-benar membawa manfaat jangka panjang, bukan sekadar monumen politik.

Dengan kajian komprehensif, dialog terbuka, dan evaluasi jujur terhadap realitas di lapangan, masa depan IKN akan jauh lebih kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada seluruh rakyat Indonesia.