GERAKAN MASYARAKAT SIPIL SADAR HAK AZASI MANUSIA GEMASS HAM (GMKI, BEM, UPR, BEM FISIP UPR, GMNI, WALHI, JPIC Kalimantan Tengah, PROGRESS Kalimantan Tengah, PERUATI, SERUNI, Sahabat SP Kalteng, ELSPA, AGRA, Individu Sadar HAM)

Salam Demokrasi !!!

Kekerasan aparat Negara pada pembubaran paksa aksi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah (FPR – KT) 19 November 2017 menuntut pelaksanaan Reforma Agraria Sejati berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 telah mempertontonkan bagaimana Polisi sebagai aparat Negara telah secara sewenang – wenang melanggar konstitusi. Aksi yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian ini dibubarkan tanpa peringatan (protap) dengan diwarnai kekerasan berupa pemukulan, penyeretan, ancaman penahanan dan bahkan pelecehan seksual terhadap peserta aksi perempuan. Hal ini juga terjadi kemarin di Desa Tangar Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur. 18 Desember 2017, terjadi penembakan oleh Brimob dan aparatur Kepolisian terhadap dua orang warga Desa Tangar. Adanya konflik sengketa lahan yang terjadi antara PT. Bumi Sawit Kencana (BSK – Wilmar Group ) dengan warga sejak tahun 2012 hingga hari ini belum ada penyelesaian. Warga kemudian melakukan aksi pemortalan terhadap lahan seluas 52 Ha, aksi ini di lakukan sejak 10 hari yang lalu dan berujung kepada penembakan terhadap 2 orang warga yang terlibat dalam perlawan dengan pihak Brimob dan aparat Kepolisian, 2 warga yang terkena peluru adalah Agus warga Kecamatan Baamang yang terkena tembakan di bagian kaki dan Abah Abu atau Abah Guru warga desa kalap Kecamatan Teluk Sampit yang terkena tembakan di bagian paha. Kekerasan aparat ini kami pandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM, maka dari itu kami merapatkan barisan dan bergabung dalam Gerakan Masyrakat Sipil Sadar HAM (GEMASS HAM).

Untuk itu kami menyatakan sikap bersama sebagai berikut;

  1. Mengutuk keras tindakan kekerasan aparat Negara terhadap Perempuan dan Rakyat yang menuntut haknya. Khususnya pada kekerasan aparat Negara pada aksi FPR tanggal 19 November 2017 dan Penembakan warga Tangar pada 18 Desember 2017
  2. Meminta pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Tengah untuk mengusut tuntas dan menghukum oknum pelaku tindak kekerasan terhadap massa aksi FPR pada tanggal 19 November 2017.
  3. Hentikan intimidasi terhadap massa aksi FPR pada tanggal 19 November 2017.
  4. Stop Kriminalisasi warga Desa Tangar yang menuntut haknya.
  5. Tarik Brimob dan Aparat Negara dari Perkebunan Besar Sawit Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk di sebar luaskan. Kami juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk lebih bijak dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan rakyat yang menuntut hak -haknya, terutama yang di lakukan aparatur Negara sebagai pelindung masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *