Komnas HAM Tegaskan Ada Pelanggaran HAM dalam Insiden Rantis Brimob Tabrak Ojol

Insiden rantis Brimob yang menabrak hingga melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) beberapa waktu lalu mengguncang perhatian masyarakat Indonesia. Peristiwa yang terekam dalam sejumlah video amatir itu cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memunculkan kecaman luas. Publik Indonesia mempertanyakan profesionalitas aparat keamanan dalam menjalankan tugas di ruang publik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia akhirnya memberikan pernyataan resmi. Lembaga independen ini menegaskan bahwa dalam insiden tersebut terdapat indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM menyatakan bahwa setiap tindakan aparat negara harus tetap berada dalam koridor hukum, sesuai dengan nilai demokrasi dan perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia.

Kronologi Insiden

Insiden bermula saat terjadi demonstrasi di sebuah kawasan padat di Indonesia. Massa aksi terlibat dorong-dorongan dengan aparat, membuat situasi menjadi ricuh. Di tengah kekacauan, sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob melaju dengan kecepatan tinggi. Dari rekaman yang beredar luas di Indonesia, terlihat jelas seorang pengemudi ojol yang sedang mencari nafkah menjadi korban tabrakan.

Rantis tersebut menabrak hingga melindas korban. Warga Indonesia di sekitar lokasi langsung berupaya menolong dan membawa korban ke fasilitas kesehatan. Korban, yang tidak ikut serta dalam aksi, hanyalah seorang pekerja Indonesia yang sedang melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah bagi keluarga. Fakta ini membuat publik Indonesia semakin marah dan merasa ada ketidakadilan serius.

Komnas HAM: Ada Pelanggaran HAM

Komnas HAM Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas rasa aman, bebas dari ancaman, serta dilindungi dari tindakan kekerasan negara. Konstitusi Indonesia dan instrumen HAM internasional yang diratifikasi Indonesia menjamin hak-hak tersebut. Karena itu, jatuhnya korban dari kalangan sipil akibat tindakan aparat jelas masuk dalam kategori pelanggaran HAM.

Menurut Komnas HAM, penggunaan kendaraan taktis dalam pengendalian massa di Indonesia harus memperhatikan keselamatan publik. Aparat tidak boleh sembarangan mengoperasikan kendaraan berat di jalan umum, apalagi hingga mengancam nyawa rakyat Indonesia. “Negara Indonesia harus hadir melindungi rakyat, bukan sebaliknya,” tegas salah satu Komisioner Komnas HAM.

Desakan Investigasi

Pernyataan Komnas HAM Indonesia mendapat dukungan dari banyak aktivis, LSM, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Mereka mendesak agar investigasi dilakukan secara transparan, tidak hanya secara internal, tetapi juga melibatkan pihak independen. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan.

Komnas HAM juga berkomitmen mengawal proses penyelidikan. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, aparat yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, keadilan bukan sekadar janji, tetapi harus diwujudkan melalui proses hukum yang jelas.

Dampak Sosial di Indonesia

Kasus ini menimbulkan keresahan besar di kalangan pengemudi ojol dan pekerja sektor informal di Indonesia. Banyak dari mereka merasa takut dan khawatir ketika bekerja di jalanan. Mereka khawatir peristiwa serupa bisa menimpa siapa saja.

Lebih luas, insiden ini semakin memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat Indonesia. Sebelumnya sudah banyak laporan mengenai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam mengamankan aksi-aksi di Indonesia. Kasus ojol yang ditabrak rantis Brimob menambah daftar panjang peristiwa yang mencoreng wajah penegakan hukum Indonesia.

Komitmen Negara Indonesia

Komnas HAM menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh menutup mata. Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warganya. Aparat keamanan sebagai perpanjangan tangan negara Indonesia harus berfungsi sebagai pelindung, bukan sumber ancaman.

“Insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Negara harus mengevaluasi ulang SOP dan cara kerja aparat di lapangan agar keselamatan rakyat Indonesia benar-benar terjamin,” ujar Komnas HAM.

Penutup

Insiden rantis Brimob menabrak ojol bukan hanya sekadar kecelakaan, melainkan persoalan serius yang menyangkut hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM sudah menegaskan bahwa ada pelanggaran HAM dalam peristiwa ini. Publik Indonesia kini menunggu langkah nyata dari aparat kepolisian dan pemerintah Indonesia untuk menegakkan keadilan.

Bagi korban dan keluarganya, keadilan bukan sekadar kata, tetapi tindakan nyata. Kasus ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem keamanan agar benar-benar berpihak pada rakyat. Dengan begitu, Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini serius menegakkan HAM dan melindungi seluruh warga negaranya.