Layanan Publik Terganggu, Kalsel Rugi Rp1,79 Miliar Akibat Serangan Siber

Banjarmasin, Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat kerugian signifikan senilai Rp1,79 miliar akibat gangguan terhadap sistem layanan publik. Dugaan sementara, gangguan ini terjadi karena serangan siber yang menyerang infrastruktur digital milik beberapa instansi pemerintahan di wilayah tersebut.

Kerugian tersebut tidak hanya dalam bentuk materiel, tetapi juga berdampak pada pelayanan administrasi, akses data masyarakat, serta kelumpuhan sementara pada sistem digital yang biasa digunakan untuk mendukung operasional instansi pelayanan publik.

Layanan Pemerintah Sempat Lumpuh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Dr. H. Junaidi, mengonfirmasi bahwa beberapa sistem digital milik pemerintahan daerah sempat tidak dapat diakses selama beberapa hari, terutama layanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perizinan, dan informasi publik.

“Kami mendeteksi adanya upaya akses tidak sah dari pihak luar yang memicu sistem down. Tim kami telah melakukan pemulihan sistem sejak hari pertama serangan terdeteksi,” ujarnya saat konferensi pers, Jumat (19/7).

Kondisi ini menyebabkan antrean panjang di beberapa kantor layanan publik, terutama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta di unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di berbagai kabupaten/kota.

Serangan Siber Jadi Ancaman Nyata

Ahli keamanan siber dari Universitas Lambung Mangkurat, M. Farid Rahman, menyebut bahwa serangan digital seperti ini merupakan bagian dari ancaman nyata yang kini dihadapi oleh lembaga pemerintahan di Indonesia.

“Serangan ransomware atau DDoS terhadap sistem layanan publik bukan hal baru. Tapi sayangnya, banyak infrastruktur digital pemerintah belum memiliki pertahanan optimal,” katanya.

Menurutnya, tidak sedikit serangan siber yang bertujuan untuk meminta tebusan (ransom) kepada pemerintah, atau hanya sekadar mengacaukan sistem untuk menunjukkan kelemahan keamanan.

Ia juga menambahkan bahwa minimnya SDM yang terlatih dalam bidang keamanan digital turut memperparah situasi ini.

Estimasi Kerugian Rp1,79 Miliar

Dalam laporan awal yang dikeluarkan oleh Tim Tanggap Darurat Siber (CERT) daerah, kerugian yang dialami akibat gangguan ini mencapai Rp1,79 miliar, mencakup:

Biaya pemulihan sistem dan pengadaan perangkat lunak baru
Kerugian ekonomi akibat terhentinya pelayanan (misalnya izin usaha yang tertunda)
Biaya teknis untuk investigasi dan penguatan infrastruktur TI
Potensi kehilangan data yang belum dipulihkan

Angka ini belum termasuk potensi kerugian jangka panjang jika data masyarakat yang bersifat pribadi terekspos.

Upaya Pemulihan dan Pencegahan

Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi insiden dan menelusuri pelaku di balik serangan tersebut. BSSN juga telah mengirimkan tim teknis untuk memperkuat pertahanan siber daerah dan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem digital instansi pemerintahan.

Sementara itu, Diskominfo Kalsel menyatakan akan segera menerapkan:

Pembaruan sistem keamanan digital secara berkala
Pelatihan SDM bidang IT untuk seluruh SKPD
Penggunaan sistem cadangan (backup) yang lebih canggih
Edukasi kepada masyarakat dan pegawai soal bahaya phishing dan malware

Dampak ke Masyarakat

Meski sistem layanan secara bertahap sudah kembali normal, dampak serangan ini cukup terasa di masyarakat. Beberapa warga mengaku harus menunda proses penting seperti:

Pembuatan KTP dan KK baru
Pengajuan izin usaha dan bangunan
Akses informasi terkait bantuan sosial

Tania (35), warga Banjarmasin, mengaku kecewa karena harus bolak-balik ke kantor Dinas Dukcapil selama tiga hari hanya untuk mencetak ulang dokumen kependudukan yang hilang.

“Saya butuh cepat untuk urus BPJS anak, tapi karena sistem sempat error, jadi harus antre lama dan pelayanan ditunda,” keluhnya.

Kesimpulan: Perlu Peningkatan Keamanan Digital

Insiden ini menjadi peringatan penting bagi semua daerah di Indonesia agar mulai serius memperhatikan keamanan siber. Sistem digital yang menjadi tulang punggung pelayanan publik harus memiliki pertahanan setara dengan sektor swasta — bahkan lebih tinggi, karena menyangkut data dan hak masyarakat.

Kalsel sendiri berkomitmen untuk menjadikan insiden ini sebagai momentum pembelajaran untuk membangun ekosistem digital pemerintahan yang lebih aman, tangguh, dan responsif terhadap ancaman digital di masa depan.