International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Sedunia (HPI) merupakan momentum tahunan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. HPI sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum Perempuan di seluruh Dunia yang berjuang melawan ketertindasan akibat korporasi besar, tuan tanah dan kapitalis birokrat. Sejarah HPI didasari atas perjuangan para buruh tekstil perempuan dan para pendukungnya yang melakukan demonstrasi menuntut perbaikan jam kerja, kondisi kerja, kenaikan upah dan kesejahteraan yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 1857 di New York, Amerika Serikat. Hal inilah yang kemudian menggema ke seluruh dunia dan memicu timbulnya beberapa perlawanan kaum perempuan dibeberapa Negara bahwa perempuan harus bangkit dan melawan ketertindasan. Hingga akhirnya pada tahun 1908, di Kopenhagen, Denmark diselengarakan kongres internasional perempuan kelas buruh dan atas saran Clara Zetkin (pemimpin lembaga perempuan pada partai Demokrasi Sosialis Jerman), tanggal 8 Maret harus diperingati sebagai hari perlawanan kaum perempuan kelas buruh dan upaya untuk membangkitkan gerakan pembebasan perempuan di dalam garis perjuangan. Momentum tersebut digunakan sebagai ruang menyampaikan berbagai persoalan perempuan kepada pemerintah dan publik luas, serta mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bergerak bersama memperjuangkan kedaulatan perempuan. Meskipun berbagai konvensi tentang perlindungan hak-hak perempuan telah disepakati secara internasional seperti Convention of the Elemination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan bahkan diratifikasi secara nasional oleh pemerintah Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 1984. Faktanya hingga saat ini perempuan masih berada pada situasi penindasan di beragai ranah dan identitas. Sistem patriarki yang dilegitimasi dalam sistem negara dan sistem sosial terus membuat perempuan kehilangan kuasa atas dirinya. Meski nyatanya peran perempuan sangat signifikan bukan hanya dalam ruang domestik namun juga pada ruang produksi dan publik, namun perempuan terus dipinggirkan dari level-level strategis, tidak ada pengakuan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan. Secara otomatis kepentingan dan persoalan perempuan tidak dilihat secara khusus, bahkan diabaikan.

Patriarki dan globalisasi ekonomi yang mewujud dalam bentuk kapitalisme, terus melakukan  eksploitasi terhadap sumber ruang hidup. Dilegitimasi oleh Negara, aktor-aktor kapitalisme terus merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat dengan berbagai cara menggunakan kebijakan negara, militerisme, bahkan menggunakan isu-isu agama, suku, dan pilihan politik tertentu, yang tentu saja mengabaikan kesejahteraan masyarakat bahkan melakukan penindasan terhadap masyarakat. Kondisi demikian memberikan dampak langsung kepada langgengnya penindasan terhadap perempuan pada setiap ranah dan identitasnya, perempuan kehilangan kuasa atas akses dan kontrol atas sumber-sumber kehidupannya.  

Masuknya korporasi seperti HTI, tambang dan perusahaan sawit secara besar-besaran serta proyek strategis negara di kalimantan tengah menutup akses dan kontrol perempuan  dalam mengakses hutan, dan lanah dengan cara membuat tebing-tebing pembatas (tabat/handeel) yang di buat oleh perusahaan, sehingga perempuan tidak dapat lagi mengakses dan mengontrol  hutannya, untuk mengelola dan mengolah hasil sumber daya alam yang terdapat di hutan, Salah satu sumber daya alam yang bisa di keleola dan diolah adalah Rotan, obat – obatan tradisonal. Dari sumber daya alam rotan ini bisa di olah menjadi berbagai macam kerajinan tangan dan kebutuhan rumah tangga yang bernilai ekonomi, sama juga dengan obat – obatan tradisional bagi perempuan sangat bermanfaat. Justru kemudian perusakan hutan dan pencemaran sungai secara besar – besaran yang terjadi yang menyebabkan bencana asap dan banjir.

Selain itu dampak terbesar dari hilangnya sumber – sumber penghidupan di kalimatan tengah adalah tingginya pernikahan dini, saat ini Kalimantan tengah ada pada urutan No.2 tertinggi, tidak adanya lagi ruang – ruang kelola masyarakat membuat para orang tua yang ada di pedesaan memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban tanpa berfikir dampak dari pernikahan dini bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu saat melahirkan dan lain-lain. Hal ini juga yang menjadikan perempuan – perempuan desa terpaksa menjadi buruh murah di perusahaan sawit, mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) dimana tidak di berikannya upah sesuai dengan UMK, tanpa kepastian berapa hari kerja dalam satu bulan, tidak ada perlindungan serta jaminan kesehatan dan keamanan serta tidak mendapatkan hak melahirkan. Begitu pula dengan buruh tetap perempuan yang bekerja sebagai penyemprot dan pupuk dimana harus berhadapan dengan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tubuhnya. Baik BHL maupun buruh tetap mereka juga memiliki persoalan dengan beban kerja yang berat, upah dibawah UMK, dipersulitnya cuti haid, melahirkan dan jaminan kesehatan.

Hal ini yang kemudian membuat kita tetap harus memperingati dan meneruskan perjuangan para perempuan, karena hingga hari ini perempuan masih terus kehilangan akses dan kontrol atas lahan dan sumber daya alam, bahkan di tengah pandemik COVID-19 perempuan semakin merasakan penderitaan berlipat ganda dengan susahnya mengakses pekerjaan dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Maka dari itu kami dari aliansi Hari Perempuan Internasional ( PROGRESS, WALHI KAL-TENG, SP MAMUT MENTENG, SERUNI KAL-TENG, GMNI CAB.PALANGKARAYA, DPD GPM KAL-TENG, DPC GPM KAL-TENG, DPC GSNI CAB.PALANGKARAYA, KOHATI CAB.PALANGKARAYA, BUNDA SEHATI ) memiliki SAPTA tuntutan :

  1. Menuntut tanggung jawab negara baik Ekonomi, Sosial , Budaya dan Pendidikan secara merata dan sungguh – sungguh dalam mengatasi pandemik COVID – 19 serta bencana yang terjadi di Kalimantan Tengah.
  2. Menindak tegas dan mencabut ijin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak – hak dasar dan kekerasan terhadap perempuan.
  3. Memberikan jaminan perlindungan dan  kesehatan bagi perempuan.
  4. Berikan cuti haid dan melahirkan sesuai Unsdang – Undang tanpa syarat.
  5. Segera Sahkan RUU PKS, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Hukum Adat serta selesaikan aturan turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
  6. Hentikan Intimidasi dan pembukaman Demokrasi terhadap Gerakan Perempuan
  7. Cabut UU Cipta Kerja

HIDUP PEREMPUAN !!!

PEREMPUAN BERDAULAT !!!

HIDUP PEREMPUAN PETANI !!!

HIDUP PEREMPUAN PELADANG !!!

PEREMPUAN BANGKIT MELAWAN PENINDASAN !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *