SITUASI MASYARAKAT DAN MASYARAKAT ADAT, BURUH SAWIT DAN PEREMPUAN SERTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PERKEBUNAN SAWIT KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

Indonesia adalah produsen Minyak kelapa Sawit terbesar di dunia. Peningkatan permintaan Dunia akan kebutuhan Minyak Sawit (di gunakan untuk makanan/non-makanan) dan bahan bakar, mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan dan ijin usaha perkebunan kelapa sawit semakin meningkar, terutama Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan luas wilayah 157.983 km2 atau 15.798.300 hektar. Hingga tahun 2016, Provinsi Kalteng memiliki luasan lahan perkebunan sawit sebesar 4.068.033,843 hektar (26% dari luasan Kalteng) dengan jumlah 341 unit (Disampaikan oleh Kepala Perkebunan Ir Rawing Rambang MP, pada cara Rakordal Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Palangka Raya, 12 Juli 2017).

Semakin bertambahnya ijin dan penguasaan lahan secara besar – besaran oleh perkebunan kelapa sawit juga memicu semakin bertambahnya jumlah konflik, tercatat sejumlah 297 kasus yang di anggap sebagai Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pada dialog Publik pada tanggal 6 September 2018 di Hotel Luwansa). Konflik perampasan tanah yang terjadi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalimantan Tengah, tidak hanya kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan tetapi juga hampir ada konflik industrial yang muncul antara perusahaan dan buruh di perkebunan kelapa sawit.

Siaran pers ini terkait peringatan hari Hak Asasi Manusia tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Dayak, masyarakat lokal dan buruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Siaran pers ini juga hendak menyoroti tata kelola industri perkebunan kelapa sawit.

Saat ini, manfaat industri sawit hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan besar, antara lain: Wilmar Group, tercatat (2018) memiliki laba bersih US$ 361,6 juta, untuk laba inti tumbuh 40% atau US$ 312,6 juta ( di luar operasional inti); GAR (Golden Agri Resources) group pada kuartal ke 3 tahun 2018 mendapatkan keuntungan US$ 370 miliar; PT Indofood group, pendapatannya naik menjadi Rp 12,14 triliun; PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN) tahun 2017 mencapai Rp 5,16 trilun atau naik 33% dari tahun 2016.

Keuntungan demi keuntungan didapat oleh pengusaha namun bagaimana kondisi masyarakat dan buruh di sekitar perkebunan sawit yang ada. Banyaknya perampasaan tanah justru membuat masyarakat adat, lokal dan perempuan hidup sangat menderita. Masyarakat terpaksa kehilangan tanah sebagai sumber hidup mereka, kehilangan sumber pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti: pangan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Para perempuan harus berjalan lebih jauh untuk mencari air bersih untuk kebutuhan sehari – hari jika tidak ada terpaksa mereka harus membeli. Belum lagi dengan dicabutnya Pergub Kalteng Nomor 15/2010 tentang larangan pembukaan lahan dan pekarangan rumah dengan cara membakar pada tahun 2015 paska bencana besar asap yang terjadi di Kalimantan Tengah. Alih – alih menindak tegas perusahan – perusahan yang terbukti bersalah atas pembakaran lahan dimana di ketahui titik api terbanyak adalah dari perusahaan besar kelapa sawit terutama oileh Wilmar Group.

Sebagian masyarakat adat dan lokal secara terpaksa mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan, tetapi jumlah mereka tidak banyak, mayoritas buruh perkebunan di datangkan dari daerah lain terutama dari Indonesia bagian Timur dimana notabenenya mereka juga merupakan masyarakat yang juga sudah tidak mempunyai lahan dan susah mencari pekerjaan di tempat asalnya dan mendapat iming – iming dapat hidup sejahtera di perkebunan kelapa sawit.

Kondisi buruh perkebunan sawit tidaklah sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan atau pemodal. Yang mana jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan No 13 Th 2003 maka hak-hak buruh mesti dipenuhi. Ditambah lagi peran negara/pemerintah yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU HAM 39 Th 1999 yang seharusnya pemerintah dapat menegakkan dan menjalankan HAM jika akan menjadikan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Kondisi buruh sesuai UU 13/2003, sangat jauh dari harapan.

Bagaimana kemudian kondisi kerja buruh? Buruknya K3 (Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan), seperti tidak adanya APD yang lengkap dan sesuai dengan kondisi dan geografis wilayah Kalteng atau konsesi, bahkan ada perusahan yang tidak memberikan APD ke buruh, beerdampak banyaknya kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu, tidak adanya pelayanan medis yang baik atau medical check up yang rutin dan penjelasan bagi buruh yang bersentuhan dengan racun, seperti pestisida/paraquat, dampaknya terjadi 1 perempuan harus mengalami kebutaan dan beberapa yang lain mengalami keguguran. Banyak buruh kebun tidak terdaftar dan atau didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan dengan alasan sebagai buruh harian lepas dan sudah ada BPJS Kesehatan dari pemerintah serta tidak ada e- KTP sebagai syarat. Kondisi buruh perempuan lebih memprihatinkan, di mana buruh perempuan tidak mendapatkan cuti haid dan cuti hamil. Jika mereka akan cuti maka harus mencari penggganti atau juga dianggap tidak kerja lagi atau mangkir, sehingga akan hilang upah harian yang harus di terima.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalteng juga telah melanggar ketentuan dalam instrumen hak asasi manusia internasional termasuk melanggar Kovenan Sipol tentang jaminan perlindungan secara hukum, di mana tidak boleh ada perbudakan atau menjadi budak dalam lingkungan kerja dalam Pasal 6 dan 8. Perusahaan perkebunan sawit di Kalteng juga melanggar Kovenan Ekosob dalam hal jaminan untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang adil dan jaminan untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga, tertuang dalam Pasal 5,6 dan Pasal 7.

Berdasarkan latar belakang situasi tersebut dan peringatan Hari HAM Dunia, kami merekomendasikan:

  1. Negara wajib mengakui dan menghormati serta melindungi kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 18 B Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
  2. Perusahaan wajib melaksanakan bisnis berbasis hak asasi manusia dan tidak menghilangkan tradisi/hukum adat di wilayah kerjanya;
  3. Cabut Upaya Kasasi atas gugatan warga Negara Kalimantan Tengah dengan nomor perkara 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk;
  4. Jalankan dan Patuhi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya terkait dengan Citizen Law Suit perihal bencana Asap yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
  5. Perusahaan Kelapa sawit untuk menaikkan harga sawit dan melakukan transparansi pada timbangan supaya tidak merugikan petani lokal dan buruh tani.
  6. Perusahaan harus memberikan cuti haid dan cuti melahirkan sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanpa syarat.
  7. Adanya UU dan atau peraturan khusus buruh perkebunan sawit yang melindungi buruh dan pemberian hak-hak buruh terutama upah, yang disesuaikan dengan kebutuhan UMP dan inflasi sesuatu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) bukan diseragamkan secara nasional.
  8. Menjalankan dan memberikan K3 kepada semua buruh perkebunan sawit, menyelenggarakan medical chek up rutin bagi buruh-buruh yang rawan terpapar pestisida dan memiliki beban kerja berat. Melakukan training dan penyuluhan yang baik kepada semua buruh tentang penggunaan pestisida dan dampaknya. Termasuk juga pemberian alat-alat pelindung diri (APD) kepada buruh secara gratis bukan membayar.
  9. Stop intimidasi terhadap buruh salah satunya pelarangan buruh berserikat dan perusahaan hanya mengakui satu serikat di perusahaan, termasuk juga pemerintah.
  10. Pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan pengawasan dan pembelaan atas hak-hak buruh yang diabaikan sesuai amanat UUD 1945, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU HAM No.39 Tahun 1999 dan peraturan lain. Bukan sebaliknya, justru melakukan pengabaian.
  11. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh bupati/ walikota untuk melakukan identifikasi masalah-masalah perburuhan dan membuat kebijakan perda atau peraturan gubernur dan perbup untuk melindungi dan menghormati hak-hak buruh, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia (HAM).

Atas persoalan – persoalan yang muncul maka kami merekomendasikan atau menuntut kepada :

Perusahan Besar Perkebunan Kelapa Sawit :

  1. Hentikan segala bentuk monopoli tanah seperti pereampasan dan sengketa lahan terhadap tanah milik masyarakat;
  2. Perusahaan wajib melaksanakan bisnis berbasis hak asasi manusia dan tidak menghilangkan tradisi/hukum adat di wilayah kerjanya;
  3. Perusahaan wajib menjalankan bisnisnya sesuai dengan Undang – undang dan kebijakan yang berlaku di Indonesia;
  4. Naikkan upah buruh;
  5. Meminta kepada perusahaan untuk tidak memberlakukan sistem piece rate/borongan tetapi menggunakan sistem Harian Kerja (HK) sesuai dengan UUK No. 13 tahun 2003;
  6. Berikan perlindungan dan jaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi buruh di perkebunan, terutama bagi perempuan;
  7. Hentikan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi bagi masyarakat yang berjuang atas tanahnya dan bagi buruh yang berjuang atas hak – haknya;
  8. Hentikan upaya – upaya pembungkaman dan berikan kebebasan bagi buruh untuk berpendapat, berorganisasi dan berserikat;
  9. Berikan cuti haid dan cuti melahirkan sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanpa syarat.
  10. Berikan status Karyawan Tetap kepada semua buruh sawit;
  11. Naikkan harga sawit dan transparansi timbangan agar tidak terjadi kecurangan.

Pemerintah dan Aparatus Negara :

  1. Negara wajib mengakui dan menghormati serta melindungi kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 18 B Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
  2. Negara, perusahaan dan setiap orang wajib menghentikan tindak kekerasan dalam segala bentuk yang melanggar hak asasi manusia;
  3. Menindak tegas pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan oleh pihak perusahaan baik pelanggaran yang terjadi sebagai dampak dari perampasan lahan maupun pelanggaran hubungan industrial;
  4. Bebaskan masyarakat yang di penjara karena berjuang atas tanahnya;
  5. Cabut kebijakan – kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat;
  6. Turunkan harga kebutuhan pokok;
  7. Berikan dan permudah akses pendidikan bagi anak usia sekolah bagi anak – anak masyarakat adat, masyarakat lokal dan buruh sawit;
  8. Cabut Upaya Kasasi atas gugatan warga Negara Kalimantan Tengah dengan nomor perkara 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk;
  9. Jalankan dan Patuhi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya terkait dengan Citizen Law Suit perihal bencana Asap yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Masyarakat Kalimantan Tengah :

  1. Menyerukan kepada masyarakat baik masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan, buruh dan golongan lainnya untuk bersatu dan berjuang bersama, karena persoalan satu sektor saling terkait dengan sektor yang lainnya.

Kontak Person :

Kartika Sari (PROGRESS) : 0813 322 59371

Mulyadi (Yayasan Petak Danum) : 0813 46264225

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *